Mataram – Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menyarankan pemerintah untuk tambahan fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang digunakan lebih lanjut tepat sasaran dari pada harus diberikan pada bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami mengamati subsidi harus terus ditingkatkan melalui mekanisme nilai jual pupuk bukanlah melalui BLT," ucapannya pada Mataram, Senin.
Ia memandang keinginan pemerintah seperti yang digunakan diusulkan Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman juga Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengganti pupuk bersubsidi dengan BLT tidak ada mengamati realitas persoalan subsidi pupuk yang mana dialami oleh petani dan juga tidak ada sesuai dengan tujuan dari adanya subsidi pupuk yakni agar nilai yang mana beredar di dalam pangsa tiada memberatkan petani di meningkatkan produksi pertanian.
“Secara tegas kami tiada setuju subsidi pupuk diubah di bentuk BLT sebab hal ini akan merugikan petani lalu menyebabkan biaya pupuk semakin mahal lantaran subsidi pengadaan lalu penyaluran-nya diubah di bentuk BLT," kata Johan.
Selain itu, lanjut anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini, BLT yang diterima akan tiada fokus untuk tujuan pembelian pupuk kemudian sangat rentan digunakan untuk keperluan lainnya.
"Akan berbagai muncul persoalan baru yang mana muncul seperti perihal ketersediaan pupuk bersubsidi lalu juga menyangkut standar BLT nya, apakah mengikuti tarif pupuk subsidi atau non subsidi, jadi jangan sampai malah perusahaan pupuknya yang dimaksud dapat subsidi bukanlah petani yang mana melakukan kegiatan produksi pertanian," kata Johan.
Ia mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan kartu tani di distribusi pupuk saja, pemerintah tidak ada sanggup menimbulkan kebijakan yang digunakan memudahkan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.
"Apa lagi apabila akan melalui pembelian pupuk dengan e-catalog, tentu hal ini akan lebih besar menyulitkan petani juga akhirnya petani lagi yang dimaksud terus bermetamorfosis menjadi individu yang terjebak dari model kebijakan seperti ini," ujarnya.
Oleh dikarenakan itu, Johan mengimbau agar pemerintah lebih banyak fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang digunakan lebih banyak tepat sasaran untuk petani yang digunakan membutuhkan. Kemudian bersikap tegas terhadap segala permainan kemudian penyimpangan di lapangan juga mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang tersebut terus-menerus terjadi setiap tahun di berbagai tempat.
"Kami meminta-minta pemerintah agar segera memperbaiki pendataan secara akurat, oleh sebab itu tujuan utama dari subsidi pupuk itu adalah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang digunakan telah dilakukan ditetapkan pemerintah," katanya.
Artikel ini disadur dari Anggota DPR sarankan pemerintah fokus subsidi pupuk daripada BLT