Ibukota Indonesia – Fraksi PSI DPRD DKI DKI Jakarta mengingatkan pentingnya penyelesaian dualisme pengelolaan Planetarium DKI Jakarta sebagai langkah krusial untuk memulihkan operasional infrastruktur lembaga pendidikan kemudian wisata tersebut.
Hal itu Sekretaris Komisi E DPRD DKI Ibukota Indonesia Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana pada keterangannya ke Jakarta, Selasa, terkait pengelolaan Planetarium Jakarta.
Dia mengutarakan bahwa dukungan terhadap pengalokasian anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2025 harus disertai dengan kejelasan pengelolaan agar Planetarium dapat segera dibuka kembali untuk publik.
Pihaknya sangat mengupayakan operasional Planetarium segera dipulihkan, tetapi dualisme pengelolaan ini harus segera diselesaikan. "Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang tersebut diajukan Dinas Kebudayaan tiada tepat sasaran atau terhambat implementasinya," katanya.
Justin menekankan bahwa sebagai perusahaan, PT DKI Jakarta Propertindo (Jakpro) miliki hak pengelolaan berhadapan dengan prasarana hasil revitalisasi, tetapi fungsi edukasi masyarakat lalu pengembangan sains selama ini bermetamorfosis menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.
Kondisi ini disinyalir menyebabkan ketidakpastian pada managemen pengelolaan juga masyarakatlah yang dimaksud akan dirugikan lantaran terhambatnya akses terhadap program-program edukasi yang digunakan penting.
Planetarium Ibukota bukanlah hanya sekali obyek wisata, melainkan juga sebagai pemantik minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan lalu teknologi. "Kami di dalam PSI menggalakkan Pemprov DKI untuk segera menetapkan kejelasan pengelolaan agar Planetarium dapat segera melayani masyarakat,” kata Justin.
Fraksi PSI DPRD DKI Ibukota Indonesia melakukan konfirmasi akan mengawal alokasi anggaran pada RAPBD 2025 agar perbaikan proyektor juga operasional Planetarium segera terealisasi.
Namun, Justin menekankan bahwa penyelesaian berhadapan dengan dualisme pengelolaan sangat krusial untuk dikerjakan secepatnya demi sustainabilitas dari realisasi anggaran tersebut.
Pihaknya menekankan semangat agar Planetarium Ibukota Indonesia segera beroperasi kembali juga kembali menjadi kebanggaan masyarakat. "Namun, Pemprov DKI harus menjamin bahwa sarana ini dikelola dengan baik juga transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga," katanya.
Artikel ini disadur dari Fraksi PSI DPRD dorong penyelesaian dualisme pengelolaan Planetarium