New York – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk negara Israel yang digunakan melarang kegiatan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, kemudian menyatakan bahwa tak ada alternatif lain yang tersebut bisa jadi menggantikan badan itu.
Pelarangan yang dimaksud dapat mengakibatkan konsekuensi mengerikan bagi pengungsi Palestina di wilayah Palestina yang dimaksud diduduki. Hal tersebut, ucapnya, tak sanggup diterima.
"Tak ada alternatif lain selain UNRWA. Realisasi UU yang dimaksud akan berdampak buruk pada upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina juga bagi perdamaian dan juga keamanan kawasan," ucap Guterres pada pernyataan persnya, Selasa.
"Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, UNRWA tak tergantikan," katanya menegaskan.
Sekjen PBB itu meyakinkan akan mengkaji persoalan ini di hadapan Majelis Umum PBB yang digunakan beranggotakan 193 negara.
Meski sudah diperingatkan komunitas internasional kemudian PBB bahwa membatasi kegiatan UNRWA berkemungkinan melanggar hukum internasional, Knesset (Parlemen) tanah Israel permanen mengesahkan sebagai undang-undang sebuah RUU untuk melarang UNRWA berkegiatan dalam negeri Israel pada 28 Oktober.
Undang-undang yang disebutkan bertujuan untuk "mencegah segala bentuk kegiatan UNRWA di dalam wilayah Negara Israel".
UU yang dimaksud juga menyatakan bahwa UNRWA tak akan diperbolehkan membuka kantor perwakilan, memberi pelayanan, juga melakukan kegiatan apapun baik secara secara langsung maupun tak secara langsung pada wilayah Negara Israel.
Sumber: WAFA
Artikel ini disadur dari Sekjen PBB sebut UNRWA tak tergantikan meski dilarang Israel